Warta Kema – Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru – Penerimaan Raya Mahasiswa Baru (PKKMB – Prabu) Universitas Padjadjaran (Unpad) 2026 berlangsung berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Unpad, sebelumnya lembaga yang menaungi Prabu, telah mengakhiri masa jabatannya atau demisioner dan belum mengalami regenerasi kepengurusan. Meski demikian, keberlangsungan Prabu 2026 tetap dilanjutkan melalui kepanitiaan yang secara langsung mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Rektorat.

Salah satu pihak yang tetap terlibat dalam proses tersebut adalah tim transisi dari Departemen Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (KPSDM) BEM Kema Unpad. Tim ini memiliki tugas untuk meneruskan proses pembentukan Prabu 2026, termasuk mencari dan menyeleksi calon Project Officer (PO). Beberapa anggota tim transisi kemudian melanjutkan perannya sebagai Project Supervisor (PS) Prabu 2026.

Kinanthi Arumingtyas dan Tita Falisha Noviar, yang saat ini menjalankan peran sebagai PS Prabu 2026, menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dalam Prabu tidak terlepas dari peran yang sebelumnya dijalankan di KPSDM, khususnya dalam bidang Advokasi dan Riset. Tita menjelaskan bahwa ketika masih berada di KPSDM, ia tergabung dalam Divisi Advokasi dan Riset yang bertugas menghimpun data mengenai pelaksanaan ospek fakultas. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan untuk memaksimalkan pelaksanaan Prabu 2026.

Dalam kondisi BEM yang telah demisioner, posisi PS juga mengalami perubahan. Kinan menyebut terdapat dilema dalam menentukan posisi karena secara umum peran tersebut berfungsi sebagai penghubung antara lembaga dan kepanitiaan. Sementara pada pelaksanaan Prabu 2026, lembaga yang sebelumnya menaungi kegiatan tersebut sudah tidak lagi memiliki kepengurusan.

“PS itu sebenarnya jembatan antara lembaga dan juga kepanitiaan tersendiri. Sedangkan kalau lembaganya tidak ada, lantas bagaimana,” ujar Kinan.

Meski demikian, tim transisi tetap mengambil peran dalam memastikan keberlangsungan Prabu. Selain merumuskan konsep global Prabu, tim transisi bertugas menyeleksi calon PO melalui tahapan wawancara, tes tulis, hingga uji publik. Setelah PO terpilih, pendampingan dilanjutkan melalui posisi PS.

Tidak adanya BEM sebagai lembaga yang menaungi Prabu turut memberikan dampak pada proses pelaksanaan. Kinan mengungkapkan bahwa sejumlah kepanitiaan mengalami hambatan, terutama dalam proses birokrasi antara mahasiswa dan pihak-pihak terkait. Menurutnya, tanpa naungan BEM, kepanitiaan perlu membangun kembali alur komunikasi dan sinergi secara mandiri. Kondisi tersebut membuat beberapa proses menjadi lebih panjang dan menimbulkan kekhawatiran bagi pihak yang terlibat dalam Prabu.

Dalam kondisi tersebut, tim transisi dan PS berupaya menjadi penghubung bagi fakultas sekaligus tetap mendampingi pelaksanaan Prabu. Perubahan status kelembagaan turut memengaruhi struktur dan pola koordinasi Prabu 2026. Tahun ini, struktur kepanitiaan mahasiswa dan pihak dosen diupayakan berada dalam posisi yang lebih setara. Pihak Prabu memiliki PO dan Vice Project Officer (VPO) dari mahasiswa, sementara pihak dosen juga memiliki ketua pelaksana sendiri. Untuk menjaga koordinasi, tim Prabu telah melakukan sejumlah audiensi dengan pihak rektorat. Selain itu, dosen pembimbing ditempatkan pada setiap bidang untuk membantu pelaksanaan kegiatan agar lebih terstruktur.

“Kepanitiaan dari pihak Prabu dan dosen memiliki struktur yang dapat dikatakan sejajar atau setara. Sama-sama memiliki PO-VPO sendiri untuk melaksanakan Prabu,” ujar Tita.

Tita juga menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak Rektorat terus diupayakan melalui audiensi dan koordinasi. Struktur tahun ini juga berusaha menyelaraskan kerja panitia mahasiswa dengan dosen untuk menghasilkan Prabu yang optimal bagi mahasiswa baru dan fakultas.

Di sisi lain, ketiadaan BEM juga membuat panitia perlu melakukan penyesuaian dalam hal seperti alur birokrasi maupun kebebasan berkreasi dan koordinasi. Menurut Kinan, panitia harus memperkuat komunikasi antarmahasiswa untuk memastikan kesinambungan dan kolaborasi tetap berjalan.

“Prabu selama ini cukup berusaha adaptif dengan adanya perubahan ini. Jadi, kita emang menyesuaikan diri, terutama di dalam alur birokrasi, sebagai PS pun perlu adaptasi yang panjang,” ujar Kinan.

Tim transisi juga menyusun konsep global Prabu yang memuat nilai, muatan, dan submuatan yang nantinya diberikan kepada mahasiswa baru. Dalam penyusunannya, tim tersebut menggunakan hasil survei Prabu 2025 dan Gerakan Besar Haluan Pengembangan dan Kaderisasi (GBHPK) 2023 sebagai bahan pertimbangan agar materi yang diberikan tetap relevan dan memberikan dampak kepada mahasiswa.

Sementara itu, untuk membantu mahasiswa baru mengenal organisasi mahasiswa, Prabu kembali menyediakan ruang melalui berbagai agenda seperti Parade dan Student Festival. Kegiatan tersebut menghadirkan lembaga kemahasiswaan melalui booth sehingga mahasiswa baru dapat mengenal organisasi secara langsung.

Bagi Kinan dan Tita, keputusan untuk tetap mendampingi Prabu setelah BEM demisioner merupakan pilihan yang tidak mudah. Keduanya mengaku menghadapi berbagai kendala setelah tidak lagi memiliki lembaga yang secara langsung menaungi mereka. Namun, keduanya memilih untuk tetap menjalankan tanggung jawab sebagai PS karena merasa memiliki keterikatan dengan Prabu.

“(Peran) PS ini seperti panggilan tersendiri dari hati kita berdua. Karena memang lumayan susah untuk mengambil langkah ini, untuk membuat decision kita tetep lanjut membersamai Prabu saat teman-teman yang lain sudah demis, nggak ada lembaga yang menaungi kita,” ujar Tita.

Kinan dan Tita menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk tetap membersamai Prabu hingga akhir proses. Keduanya menegaskan bahwa mereka telah berjanji kepada fakultas dan KPSDM se-Unpad untuk tetap mendampingi Prabu.

“Kita akan membersamai Prabu terus, kita berjanji kepada fakultas dan KPSDM se-Unpad begitu. Kita nggak pernah menyesal pernah ngambil keputusan sebesar ini,” ujar Tita.

Penulis : Jovita Callysta Aurely

Editor : Rofi Roudhiatin Dwi Andini, Anindya Ratri Primaningtyas, Fernaldhy Rossi Armanda