Warta Kema – Universitas Padjadjaran (Unpad) menyusul UGM, UII, dan UI dalam deklarasi kritik atas rezim Jokowi. Pernyataan kritik tersebut disampaikan melalui aksi Seruan Padjadjaran di halaman Kampus Iwa Koesoemasoemantri Unpad, Bandung pada Sabtu pagi (3/2). Aksi tersebut dihadiri lebih dari 1.000 partisipan.
“Yang datang sih di atas seribu, ya,” ujar Ganjar Kurnia, Ketua Senat Unpad kepada Warta Kema, Sabtu.
Ganjar melanjutkan jumlah partisipan tersebut sesuai dengan perkiraannya karena minimnya waktu yang dimiliki. “Sebetulnya kalau kita punya cukup waktu mungkin bisa lebih besar,” pungkasnya.
Aksi Seruan Padjadjaran dihadiri oleh segenap civitas akademika Unpad mencakup guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa Unpad. Termasuk perwakilan BEM Kema dan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Fakultas, yakni BEM Fakultas Hukum, Pertanian, Ilmu Budaya, Peternakan, Teknologi Industri Pangan, Ekonomi dan Bisnis, serta Teknik geologi.
Ketua BEM Kema Unpad Fawwaz Ihza mengatakan partisipasi dari mahasiswa Unpad menyentuh angka ribuan.
“Sekitar 1.600, sih,” ungkap Fawwaz.
Seruan Padjadjaran “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” mengangkat serangkaian isu dalam masa pemerintahan Jokowi, mulai dari Indeks Persepsi Korupsi memburuk, pelemahan KPK, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya.
Civitas akademika Unpad menyebut hal-hal tersebut adalah puncak dari gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer Indonesia.
“Kita ingin selalu mengingatkan kepada siapa pun untuk berbuat baik. Apalagi kepada pemerintah, kepada negara, agar melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan main, norma-norma hukum, etika, dan sebagainya,” kata Ganjar.
Reporter: Zulfa Salman
Fotografer: Syifa Khairunnisa
