Suasana massa aksi di Gedung Sate (Warta Kema/Fahmy Fauzy)
Bandung, Warta Kema – September menjadi salah satu bulan yang memberikan jejak kelam di buku sejarah bangsa Indonesia. Pasalnya di bulan September terjadi beberapa tragedi seperti dibunuhnya seorang aktivis HAM bernama Munir Said Thalib, tragedi semanggi 2, hingga gerakan kudeta pada 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Setiap tahunnya organisasi mahasiswa bersama organisasi masyarakat dan/atau pekerja rutin melakukan aksi bertajuk “September Hitam”. Dalam aksi tersebut biasanya terdapat tuntutan agar pemerintah mengungkap tragedi kelam di masa lalu yang masih menjadi misteri. Namun, tuntutan aksi September Hitam di Bandung kali ini berbeda.
Mahasiswa se-Bandung Raya berkumpul untuk melakukan aksi “September Hitam Jawa Barat Lautan Suar” di depan area Gedung Sate pada Jumat (29/9). Mereka menuntut berbagai isu aktual yang berisi dalam lima poin utama, yakni:
- Meminta jaksa agung melakukan penyidikan terhadap keseluruhan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi
- Menuntut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mewujudkan penegakan demokrasi dan HAM
- Meminta PJ Gubernur untuk menyelesaikan konflik agraria terkhusus Dago Elos
- Menginginkan sikap tegas terkait Rempang
- Menyelesaikan permasalahan darurat sampah di Jawa Barat.
Iqbal Dimas selaku Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Unpad mengatakan bahwa PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin belum bisa merepresentasikan rakyat Jawa Barat. Menurutnya tidak ada tindakan tegas dari Bey terkait konflik agraria yang sedang terjadi seperti kasus Dago Elos dan permasalahan di Rempang.
“Untuk fokus isu tuntutan kita (Unpad) itu soal PJ Gubernur, itu fokus tuntutan kita dan juga soal Rempang, Dago Elos, yang intinya konflik agraria,” kata Iqbal Dimas kepada Warta Kema saat aksi di Gedung Sate.
Selain itu, Iqbal melihat pemilihan Bey Machmudin menjadi PJ Gubernur dinilai tidak demokratis karena hanya ditunjuk oleh DPRD serta Kemendagri dan akhirnya dilantik oleh Presiden.
“Kita menjurus ke PJ Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Bey Machmudin yang di mana kita menganggap dalam pemilihannya saja sangat tidak demokratis,” ungkap Iqbal.
Adapun harapan dari Iqbal terkait semua tuntutan massa aksi itu untuk bisa dikabulkan oleh Bey Machmudin dan berdialog langsung terkait tuntutan dan rangkaian kajian isu yang telah dibuat.
“Harapannya kita bisa berdialog dengan bapak Bey Machmudin terutama kita sudah menyiapkan rangkaian kajian yang bisa kita sampaikan. Tetapi bukan hanya sampai berdialog, harapannya itu bapak Bey Machmudin mengkonkretkan apa yang harus ia lakukan, yaitu pro akan kerakyatan,” pungkasnya.
Tuntutan aksi telah disepakati oleh 20 kampus dari BEM se-Jawa Barat dan beberapa mahasiswa kolektif. Selain itu, massa aksi dari Unpad sendiri merupakan gabungan dari beberapa BEM Fakultas.
Reporter: Fahmy Fauzy Muhammad
Editor: Alya Fathinah
Foto: Fahmy Fauzy Muhammad
