Sebanyak 13 anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia (Satgas PPKS UI) periode 2022-2024 menyatakan mengundurkan diri pada Senin (01/04).
Aksi tersebut menjadi kabar yang tidak disangka oleh publik. Pasalnya, UI sudah dikenal sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) peringkat satu di Indonesia. Akan tetapi, Rektor dan pimpinan lain yang tengah menjabat rupanya absen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS UI.
Hal itu sangat disayangkan, sebab kehadiran Satgas PPKS ialah untuk membantu Rektor dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Tanpa dukungan dari pimpinan, lingkungan tersebut hanya menjadi angan-angan.
Lantas, bagaimana dengan kinerja Satgas PPKS Universitas Padjadjaran?
DRI, salah satu mahasiswa Universitas Padjadjaran yang namanya dirahasiakan, tergabung dalam sebuah klub sukarelawan pernah melaporkan beberapa kasus kekerasan seksual kepada Satgas PPKS Unpad.
Dalam wawancara dengan Warta Kema (29/04), DRI berbagi pengalamannya melapor pada Satgas PPKS Unpad.
“Kami memiliki program kerja khusus untuk wadah Kema Unpad bercerita. Kami menampung baik cerita tentang kekerasan seksual maupun cerita lainnya. Orang-orang yang bercerita ini bebas memilih apakah nantinya laporan mereka mau di-keep di kita aja atau disalurkan ke satgas, dan kebanyakan dari mereka minta untuk disalurkan,” tutur DRI.
Melalui program kerja tersebut, DRI telah menerima beberapa cerita mengenai kekerasan seksual dari Kema Unpad baik yang ia tangani sendiri, maupun oleh anggotanya. Ia mengatakan, kasus terakhir yang ia tangani langsung dilaporkan pada akhir Januari tahun 2024. Akan tetapi, kasus yang telah dilaporkannya kepada Satgas PPKS Unpad itu hanya sampai status “ditampung” hingga bulan April kemarin.
Kendala yang cukup sering dialami oleh DRI terkait kasus yang ia laporkan ialah mendapatkan tindakan dan penanganan yang lama, bahkan menurutnya 95% kasus yang dilaporkannya tidak mendapat penyelesaian.
“Baru ditampung aja, belum ditindaklanjuti. Padahal di situ aku posisinya sudah cukup menekan bahwa korban butuh pendampingan psikologis segera,” kata DRI.
Melalui pesan kepada Warta Kema (29/4), ia menambahkan, “Untuk tiap kasus yang udah kami laporkan ke satgas, aku selalu minta staf aku untuk follow up at least seminggu sekali, tapi balasannya bisa 2-3 hari kemudian dan cenderung masih diproses.”
DRI telah mendengar kabar pengunduran diri 13 anggota Satgas PPKS UI dan ia menyayangkan kabar tersebut. Ia beranggapan kinerja Satgas PPKS UI jauh lebih baik dibandingkan dengan Satgas PPKS Unpad.
“Of course, kalau bandinginnya sama UI aku ngerasa kalau Unpad itu serba kurang mulai dari hotline-nya yang nggak responsif dan penanganannya yang lama, bahkan hampir nggak sama sekali ditanganin,” tutur DRI melalui pesan suara.
Ia menambahkan, “Aku kemarin ngobrol banyak sama anggota Satgas UI langsung dan aku ngeliat banyak perbedaannya (dengan Satgas PPKS Unpad). Mereka punya sistem mulai dari archive untuk kronologi kasus, bukti, identitas korban. Mereka (Satgas PPKS UI) itu lengkap banget.”
DRI juga menjelaskan, Satgas PPKS UI memiliki Standar Operasional Sistem (SOP) untuk segala jenis kasus kekerasan seksual yang berbeda. Sedangkan, ia merasa Satgas PPKS Unpad belum memiliki hal tersebut.
“Intinya adalah Satgas PPKS Unpad sangat tidak memuaskan,” ucap DRI dengan tegas menanggapi pelayanan Satgas PPKS Unpad terhadap laporannya yang tidak diselesaikan.
DRI juga menyampaikan beberapa pesan untuk Satgas PPKS Unpad. Ia memberi masukan agar Satgas PPKS Unpad mampu memperbaiki daya tanggap hotline dan menyusun SOP yang menyeluruh untuk setiap tipe aduan (verbal, fisik, dan siber) sebelum menentukan jenis kekerasan seksual yang dilaporkan. Ia juga berkata bahwa harus ada sanksi tertulis untuk pelaku.
DRI ingin Satgas PPKS Unpad dapat menanggapi semua kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Dengan meningkatnya mutu kerja Satgas PPKS Unpad, ia berharap tingkat kekerasan seksual di Unpad bisa berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali.
Reporter : Astrid Ridzkyani Gunawan
Editor : Herdi Riswandi, Zulfa Salman