Pemulihan di Atas Kertas, Luka di Tingkat Kampus

Tahun 2026 menjadi babak baru bagi pendidikan tinggi Indonesia, setidaknya di atas kertas. Setelah guncangan besar efisiensi anggaran 2025 yang sempat mengancam lebih dari 663 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8 persen dari outlook 2025. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 201 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga melonjak signifikan menjadi Rp9,4 triliun. Angka-angka ini terdengar seperti sinyal pemulihan yang kuat.

Namun di balik kenaikan nominal tersebut, sejumlah pertanyaan struktural belum terjawab. Apakah pemulihan anggaran 2026 benar-benar sampai ke tingkat kampus? Bagaimana dampak guncangan 2025 masih meninggalkan bekas pada ekosistem akademik Universitas Padjadjaran? Oleh karena itu, urgensi kajian ini tidak sebatas mendiskursuskan komitmen normatif terkait stabilitas UKT, keberlanjutan beasiswa, maupun pendanaan riset. Kajian ini juga bertujuan menguji secara empiris sejauh mana narasi tersebut telah termanifestasi menjadi kebijakan administratif yang mengikat serta terimplementasi secara akuntabel di Universitas Padjadjaran (Unpad)  pada tahun 2026.

Pada Januari 2025, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebesar Rp22,5 triliun dari total pagu Rp57,6 triliun. Jumlah efisiensi hampir 40 persen. Dampaknya terasa ke semua lini operasional PTN. Penggunaan Inpres sebagai instrumen pemangkasan anggaran pendidikan secara sepihak ini mencerminkan celah serius dalam tata kelola. Keputusan yang berdampak besar bagi jutaan mahasiswa dan dosen dapat diambil tanpa mekanisme pengawasan legislatif maupun uji publik yang memadai.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, sektor pendidikan tinggi turut terdampak oleh kebijakan penghematan fiskal pemerintah. BOPTN yang semula dipagu sebesar Rp6,018 triliun dipangkas hingga sekitar Rp3 triliun atau turun sekitar 50 persen. Nasib serupa menimpa Bantuan Pendanaan PTN-BH yang tersisa sekitar Rp1,19 triliun dari pagu awal Rp2,37 triliun, sementara bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga terpangkas 50 persen menjadi Rp182,65 miliar. Di sisi lain, dana riset nasional senilai Rp1,2 triliun disebut berpotensi terdampak kebijakan efisiensi anggaran, sedangkan anggaran KIP Kuliah sempat mengalami pemotongan sekitar 9 persen dari pagu awal Rp14,698 triliun.

Anggaran KIP Kuliah juga sempat mengalami pemotongan sekitar 9 persen dari pagu awal Rp14,698 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Dampaknya, sebanyak 663.821 dari total 844.174 mahasiswa penerima aktif sempat terancam tidak menerima pembayaran bantuan pendidikan. Namun, setelah mendapat tekanan dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta desakan publik, pemerintah akhirnya mengembalikan anggaran KIP Kuliah ke pagu awal. Meskipun krisis pada sektor KIP Kuliah berhasil dimitigasi secara temporer akibat tekanan politik, realitas pemangkasan masif pada komponen BOPTN dan bantuan PTS tetap merepresentasikan guncangan sistemik yang menyingkap rapuhnya fondasi jaminan pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Ketika Triliunan Rupiah Belum Menjawab Apa-Apa

Secara nominal, anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami pemulihan yang signifikan. Pemerintah mengalokasikan total Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, dengan BOPTN meningkat menjadi Rp9,4 triliun, jauh di atas pagu awal tahun 2025 sebesar Rp6,018 triliun. Anggaran KIP Kuliah juga naik menjadi Rp15,32 triliun untuk 1.047.221 penerima, sedikit melampaui jumlah penerima tahun 2025 yang mencapai 1.040.192 mahasiswa.

Namun, angka-angka ini perlu dibaca secara kritis. Kenaikan BOPTN 2026 ke Rp9,4 triliun memang melampaui pagu awal 2025.Akan tetapi, muncul pertanyaan apakah ini benar-benar ekspansi kapasitas baru, atau sebagian merupakan koreksi atas kerusakan yang ditimbulkan tahun sebelumnya? Dan yang lebih penting, apakah distribusinya ke Unpad sudah proporsional dan tepat sasaran?

Terdapat satu konteks penting yang kerap luput dari perbincangan publik. Sebagian besar peningkatan anggaran pendidikan 2026 berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) senilai sekitar Rp223,55 triliun. Mengutip dari artikel CNN Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa anggaran kementeriannya tidak dipangkas untuk mendanai MBG . Namun, komposisi besar anggaran pendidikan kini berbeda secara struktural dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pergeseran komposisi ini memiliki implikasi struktural bagi PTN. Ketika porsi dominan anggaran pendidikan terikat sebagai mandatori untuk program strategis nasional seperti MBG, ruang fiskal bagi pemulihan BOPTN menyempit secara sistemik. Dalam logika anggaran, BOPTN berpotensi terdegradasi menjadi alokasi residu pos yang pertama terkena dampak ketika negara menghadapi tekanan defisit.

2.1 Unpad di Tengah Arus: Komitmen dan Celah

Berdasarkan informasi Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP)tahun 2026, Rektor Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menjawab turbulensi kebijakan ini melalui serangkaian komitmen publik yang tegas. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dipastikan tidak mengalami kenaikan, bahkan komitmen tersebut diperpanjang hingga tahun 2029. Di sisi inklusivitas, program keberpihakan juga diperluas untuk menjangkau mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyandang disabilitas, serta keluarga yang belum pernah mengenyam pendidikan tinggi.

Namun, komitmen-komitmen tersebut perlu diuji dengan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Apakah golongan UKT yang ditetapkan sudah mencerminkan kondisi ekonomi aktual mahasiswa? Berapa kuota KIP Kuliah Unpad 2026 dibanding 2025? Bagaimana dengan proposal riset dosen yang tidak berhasil mendapat pendanaan? Lebih jauh, patut dipertanyakan apakah perluasan skema afirmasi ini telah diikat dalam instrumen hukum internal kampus yang permanen. Tanpa kepastian landasan regulasi, inisiatif keberpihakan ini berisiko menjadi kebijakan insidental pimpinan alih-alih hak substantif mahasiswa yang terjamin secara administratif. 

Dalam pemberitaan Tribun Jawa Barat (Jabar) tahun 2026, disebutkan bahwa pada Jumat (01/05), Aliansi Jatinangor Bergerak bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjadjaran menggelar aksi May Day di depan gerbang kampus. Salah satu isu yang disuarakan ialah biaya pendidikan yang masih dianggap memberatkan. Mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad juga menyoroti kasus mahasiswa yang besaran UKT-nya dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua yang hanya berstatus pensiunan. Nominal UKT memang tidak naik, tetapi masalah akurasi penetapan golongan UKT dan aksesibilitas mekanisme keringanan masih menjadi persoalan nyata. Temuan ini mengungkap cacat serius dalam sistem penetapan UKT. Tanpa transparansi pada proses validasi kemampuan ekonomi mahasiswa, kampus memiliki ruang diskresi yang terlalu besar. Dalam ketimpangan informasi itu, mahasiswa rentan dipaksa masuk ke kelompok UKT yang melampaui kemampuan finansial keluarga mereka.

Terdapat pula persoalan struktural yang lebih mendalam. Pada tahun 2026, Universitas Padjadjaran menerima 9.443 mahasiswa baru, dengan 3.868 di antaranya diterima melalui jalur mandiri atau sekitar 41 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. Sebagai PTN-BH, subsidi pemerintah hanya menutup maksimal 30 persen biaya operasional kampus. Akibatnya, ketika distribusi BOPTN tidak optimal, perguruan tinggi cenderung semakin bergantung pada pendapatan dari jalur mandiri untuk menutupi kebutuhan operasional. Kondisi ini menunjukkan pergeseran fungsi Unpad dari institusi pendidikan publik yang berorientasi pada mobilitas sosial menuju tata kelola yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendanaan institusi.

2.3 KIP Kuliah 2026: Pulih di Statistik, Rapuh di Lapangan

Pemerintah mengklaim pemulihan penuh dalam isu KIP Kuliah 2026. Anggaran naik, jumlah penerima bertambah, dan sistem distribusi diperbarui berbasis data terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun data dari kampus-kampus besar justru menunjukkan pola yang lebih kompleks.

Dalam pemberitaan Kompas.com tahun 2025, jumlah penerima KIP Kuliah di Universitas Gadjah Mada dilaporkan menurun drastis menjadi sekitar 708 mahasiswa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pemangkasan anggaran, melainkan akibat redistribusi berbasis sistem DTSEN. Bagi Universitas Padjadjaran, kebijakan redistribusi ini menunjukkan bahwa peningkatan kuota KIP Kuliah secara nasional belum tentu diikuti kenaikan kuota yang sebanding di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, penggunaan sistem algoritmik tertutup dalam proses verifikasi penerima bantuan berpotensi menyulitkan mahasiswa untuk memahami alasan penolakan subsidi yang mereka terima. Ketidakjelasan indikator penilaian juga membatasi ruang mahasiswa untuk mengajukan keberatan atau sanggahan secara objektif. Di sisi lain, minimnya keterbukaan data dari pihak Unpad membuat klaim mengenai pemulihan akses bantuan pendidikan masih sulit diverifikasi secara independen.

Berdasarkan informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) Republik Indonesia tahun 2026, tren historis KIP Kuliah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dari anggaran Rp6,5 triliun untuk sekitar 200.000 penerima pada tahun 2020 menjadi Rp15,32 triliun untuk 1.047.221 penerima pada tahun 2026. Meskipun secara agregat nasional menunjukkan peningkatan, tren ini tetap berpotensi menghadirkan bias statistik. Tanpa rincian alokasi spesifik pada setiap institusi, kenaikan nominal secara agregat belum dapat dijadikan justifikasi bahwa disparitas akses finansial di tingkat perguruan tinggi telah terselesaikan secara nyata.

2.4 Riset Unpad: Antara Prestasi dan Tekanan Struktural

Di tengah tekanan anggaran, Unpad justru mencatat prestasi riset yang membanggakan. Salah satunya berasal dari Program Studi Farmasi Unpad yang untuk pertama kalinya masuk peringkat dunia di Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings By Subject 2026. Ini adalah bukti nyata bahwa kapasitas akademik Unpad mampu bersaing di level internasional.

Namun, tekanan struktural pada dana riset nasional tetap nyata. Berdasarkan data 2025, dari total anggaran riset Kemendiktisaintek sebesar Rp1,2 triliun, hanya 7 persen proposal yang dapat didanai, bahkan sebelum efisiensi dilakukan. Meskipun BOPTN 2026 meningkat signifikan, regulasi yang mewajibkan minimal 30 persen BOPTN dialokasikan untuk kegiatan riset membuat distribusi anggaran kepada dosen-dosen Unpad perlu dikawal secara aktif. Prestasi internasional yang dicapai tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi minimnya pendanaan riset di akar rumput akademik kampus. Namun, mandat 30 persen ini hanya bermakna jika disertai pengawasan yang ketat. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, alokasi tersebut rentan menjadi angka administratif semata. Sementara itu,, dosen tetap menghadapi defisit pembiayaan riset yang nyata dan harus ditanggung secara mandiri di lapangan.

2.5 Cermin Lebih Luas: Dampak pada Ekosistem PTS di Sekitar Unpad

Unpad tidak berdiri sendiri. Di sekitar Jatinangor, terdapat ekosistem PTS yang menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi masuk Unpad. Ketika bantuan kelembagaan PTS dipotong hingga 50 persen pada 2025, banyak PTS terpaksa menaikkan biaya kuliah untuk menutup defisit operasional. Dampak ini juga belum sepenuhnya pulih pada 2026.

Mahasiswa yang tidak mampu masuk Unpad dan seharusnya dapat mengandalkan PTS yang lebih terjangkau di sekitar Jatinangor, kini menghadapi biaya kuliah yang ikut meningkat akibat terpangkasnya subsidi pemerintah. Kebijakan efisiensi yang semestinya tidak mempengaruhi akses pendidikan justru mempersempit pilihan bagi mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah. Di satu sisi, keterbatasan subsidi mendorong PTN bergantung pada jalur mandiri. Di sisi lain, PTS kehilangan bantuan kelembagaannya. Realitas ganda ini merepresentasikan anomali struktural dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketika daya tampung PTN dibatasi oleh rasionalisasi biaya dan PTS terhambat oleh pemangkasan subsidi, negara secara tidak langsung membiarkan terjadinya privatisasi akses pendidikan tinggi yang mengecualikan kelompok ekonomi rentan. 

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Memasuki tahun 2026, narasi resmi pemerintah tentang pemulihan anggaran pendidikan tinggi didukung data nominal yang meyakinkan. BOPTN naik ke Rp9,4 triliun, KIP Kuliah mencapai Rp15,32 triliun, dan total anggaran pendidikan melampaui Rp757 triliun. Di level Unpad, komitmen Rektor untuk tidak menaikkan UKT hingga 2029 menjadi sinyal positif yang konkret bagi mahasiswa.

Namun, proses pemulihan berjalan secara parsial dan tidak merata. Pertama, kenaikan BOPTN 2026 sebagian merupakan koreksi atas kerusakan 2025, bukan ekspansi kapasitas yang benar-benar baru. Kedua, proporsi jalur mandiri yang mencapai 41 persen dari total penerimaan Unpad mencerminkan ketergantungan struktural kampus pada pendapatan di luar BOPTN. Ketiga, masih terdapat indikasi disparitas antara ketetapan golongan UKT dengan profil ekonomi mahasiswa yang memerlukan evaluasi struktural. Dapat terlihat dalam eskalasi aspirasi mahasiswa pada momentum May Day 2026 yang mana merupakan manifestasi langsung dari disfungsi sistem validasi dan mitigasi finansial di tingkat kampus. Terakhir, tekanan pada dana riset nasional belum sepenuhnya pulih, yang pada akhirnya tidak sekadar mengancam proyeksi pemeringkatan internasional institusi.Lebih mendasar, berisiko mendegradasi esensi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berdampak langsung pada kualitas keilmuan yang diterima mahasiswa. 

Angka anggaran yang besar di atas kertas tidak secara otomatis berarti pendidikan yang lebih baik di ruang kuliah. Jarak antara kebijakan fiskal dan pengalaman mahasiswa di Unpad masih nyata dan jarak itulah yang harus terus dikawal oleh gerakan mahasiswa berbasis data.

3.2 Rekomendasi

Kajian ini bermuara pada satu kesimpulan sederhana yaitu,: pemulihan anggaran 2026 baru bermakna jika bisa dirasakan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan, bukan hanya dibaca dari siaran pers.

Yang pertama dan paling mendasar adalah soal transparansi dari atas. Pemerintah dan Kemendiktisaintek perlu membuka breakdown alokasi BOPTN per PTN secara publik. Selama angka distribusi ini tidak bisa diverifikasi secara mandiri, klaim “pemulihan anggaran 2026” akan terus menjadi pernyataan sepihak yang sulit diuji kebenarannya.

Di level kampus, Rektorat Unpad perlu mengambil langkah konkret dengan membangun dashboard data publik yang memuat kuota dan realisasi KIP Kuliah per tahun, jumlah mahasiswa penerima keringanan UKT, hingga jumlah proposal riset dosen yang berhasil didanai. Langkah ini bukan sekadar upaya memulihkan persepsi publik, melainkan bentuk kepatuhan mutlak institusi terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sekaligus pemenuhan hak konstitusional sivitas akademika atas transparansi pengelolaan fiskal negara. 

Bagi BEM dan Kema Unpad, narasi data ini harus ditindaklanjuti dengan mengkaji opsi penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU KIP. Apabila permohonan keterbukaan data distribusi BOPTN dan rasio golongan UKT tidak dipenuhi sesuai tenggat waktu administratif, data ini harus menjadi basis penolakan rasional atas segala bentuk penyesuaian tarif pendidikan pada tahun ajaran mendatang.  Bagi mahasiswa Unpad secara keseluruhan, perubahan tidak akan datang dari keluhan individual yang menguap begitu saja. Pelaporan ketidaksesuaian golongan UKT kepada BEM tidak seharusnya hanya dipandang sebagai bentuk advokasi moral. Laporan tersebut perlu dikonsolidasikan sebagai bukti kolektif untuk mendorong peninjauan ulang terhadap mekanisme penetapan dan validasi ekonomi mahasiswa oleh institusi.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2026). Mendikdasmen tegaskan anggaran pendidikan tidak dipangkas untuk MBG. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com

Komisi X DPR RI. (2025, 12 Februari). Paparan Kemendiktisaintek dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kompas. (2025). Jumlah penerima KIP Kuliah UGM turun drastis, pemerintah sebut redistribusi berbasis DTSEN. Kompas. https://www.kompas.com

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026a). Data penerima KIP Kuliah 2026. Kemendiktisaintek. https://www.kemdiktisaintek.go.id

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026b). DIPA KIP Kuliah 2020–2026. Kemendiktisaintek. https://www.kemdiktisaintek.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kemenkeu RI. https://www.kemenkeu.go.id

QS Quacquarelli Symonds. (2026). QS World University Rankings by Subject 2026. QS Top Universities. https://www.topuniversities.com

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Setneg RI. https://www.setneg.go.id

Sistem Manajemen Ujian Penerimaan Universitas Padjadjaran. (2026). Informasi UKT dan jalur penerimaan mahasiswa baru Unpad 2026. SMUP Unpad. https://smup.unpad.ac.id

Tribun Jabar. (2026, 1 Mei). Aksi May Day Aliansi Jatinangor Bergerak: Mahasiswa suarakan keberatan soal biaya pendidikan. Tribun Jabar. https://jabar.tribunnews.com

Universitas Padjadjaran. (2026). Rektor Unpad: UKT dan IPI tidak naik hingga 2029. Unpad.ac.id. https://www.unpad.ac.id

Penulis : Priscilia Siregar

Editor : Fernaldhy Rossi Armanda, Lareina Noviandhita Pribadi, Adhyaksa Pri Kuncoro Jakti