Warta Kema – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) digelar di Jatinangor pada Jumat (01/05). Massa aksi terbagi di dua titik, kawasan Rektorat Universitas Padjadjaran (Unpad) dan di Jalan Raya Cirebon – Bandung (Pangkalan Damri). Aliansi Kelas Pekerja Jatinangor menggelar aksi di Gedung Rektorat Unpad, sedangkan Aliansi Jatinangor Bergerak menggelar aksinya di Pangkalan Damri. Pembagian titik aksi ini berdasarkan hasil konsolidasi pada Rabu (29/04) yang belum mencapai kesepakatan bersama terkait lokasi aksi.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad, Vincent Thomas, menjelaskan bahwa aksi Hari Buruh di Jatinangor dilakukan untuk mendekatkan isu buruh dengan realita yang dihadapi masyarakat Jatinangor. Ia menilai dilakukannya aksi di Jatinangor bertujuan untuk menyebarkan isu ke masyarakat dan menuntut masalah buruh di lingkup lokal.

“Kita melihat bahwa hari demi hari, terutama yang di Unpad, kita sudah begitu banyak melihat penindasan yang terjadi pada kelas pekerja. Dalam ruang lingkup kita sendiri, dari aktivitas sehari-hari di sekitar kos, berangkat ke sini, hingga makan, semua di Jatinangor mempertemukan kita dengan kelas pekerja dan semuanya masih perlu disuarakan. Bahkan, pemahaman bahwa Hari Buruh adalah hari mereka juga,” ujarnya.

Pemilihan Gedung Rektorat sebagai titik aksi didasari pertimbangan keamanan massa aksi pada saat proses konsolidasi. Salah satu massa aksi menjelaskan bahwa Gedung Rektorat Unpad dinilai strategis karena massa yang datang dari kelas pekerja akan diikuti oleh orang tua yang rentan secara fisik. Ia menilai bahwa pelaksanaan aksi di Gedung Rektorat dapat mengurangi risiko konflik yang berpotensi membahayakan massa aksi. 

“Kami membawa sekitar 200 ibu-ibu Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan (K3L), sekitar 20 pekerja kesehatan yang mayoritas perempuan, 20 pekerja supir yang memang saat ini sedang ada dalam kondisi ketertindasan. Kami nggak mau mengambil resiko bahwa harus akan ada konflik horizontal dengan warga lokal. Saya sampaikan kemungkinan akan melakukan aksi sendiri, dan kita bisa melakukan konsolidasi untuk tetap menjalankan aksi di rektorat,” ujarnya. 

Aksi di Rektorat Unpad Satukan Buruh dan Mahasiswa

Aksi di kawasan rektorat diikuti oleh gabungan petugas K3L, sopir odong, Serikat Buruh Garuda, hingga mahasiswa. Massa melakukan long march dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Barat menuju rektorat sebelum menyampaikan aspirasi terkait kondisi pekerja, khususnya di lingkungan Unpad.

Ajat Sudrajat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Jawa Barat, menyampaikan bahwa masih banyak hak pekerja yang belum terpenuhi. Ia berpendapat bahwa berbagai fasilitas seperti layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang seharusnya diterima pekerja masih sulit didapatkan oleh sebagian buruh di lingkungan Unpad. 

“Ada beberapa hal yang menjadi hak mereka, seolah-olah hanya berada di ucapan manis dari pihak Rektorat. Hanya ada di selembar kertas, tapi ketika mengaksesnya mereka begitu sulit, seperti cuti sakit, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang beberapa kawan-kawan ternyata belum didapatkan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi saat ini yang dinilai masih membebani pekerja, terutama terkait dengan  penyediaan alat pelindung diri serta akses transportasi. Menurutnya, masih ada pekerja yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Unpad.

“Setiap pemberi kerja berkewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri, tapi justru kawan-kawan harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli alat pelindung diri. Akses transportasi, khususnya para buruh perempuan, di mana kampus yang luas seperti ini, seharusnya Unpad memberikan akses transportasi yang mudah bagi buruh,” tambahnya. 

Perwakilan K3L turut menjelaskan kondisi mereka terkait dengan perubahan jam kerja dan upah yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia menjelaskan bahwa sempat terjadi pengurangan jam kerja karena alasan penyesuaian upah, tetapi belakangan ini jam kerja kembali ditambah seiring adanya kenaikan gaji.

“Kalau dulu, kan, Unpad dengan alasan tidak bisa membayar kami sesuai upah yang layak. Jadi Unpad kurangi jam kerja kami dari jam 7 sampai jam 11. Nah, kemarin ada kenaikan lagi Rp400.000 sebulan. Kita dinaikin lagi kerjanya 2 jam. Jadi sekarang kita kerja itu berarti 6 jam,” ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini status kerja mereka masih belum jelas meskipun hal tersebut telah lama dipertanyakan kepada pihak Unpad. Ketidakjelasan status ini juga berdampak pada sulitnya pekerja K3L untuk menuntut hak mereka. 

“Masalah status itu yang dari dulu kita tanyakan, tapi tidak ada yang jawab dari pihak eksekutif. Makanya Ibu sudah tidak tanya status-status lagi karena memang status kita entah apa, bukan outsourcing, bukan pekerja tetap juga,” tambahnya. 

Sementara itu, Farrel, massa aksi dari perwakilan mahasiswa, menilai bahwa Unpad seharusnya turut memperhatikan kesejahteraan buruh. Ia mempertanyakan sejauh mana dana yang dibayarkan mahasiswa dialokasikan untuk kesejahteraan pekerja di lingkungan Unpad.

“Dari Unpad itu sendiri, kepada kami para mahasiswa, kerap mengambil pundi-pundi uang yang dalam jumlah cukup besar untuk biaya kuliah kami. Akan tetapi, ternyata dana tersebut tidak dialokasikan untuk kesejahteraan para buruh di Unpad sehingga menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya ke mana uang yang Unpad raup dari kita ini apabila bukan untuk kesejahteraan para buruh?” ujarnya. 

Ia juga menyoroti dugaan ancaman terhadap buruh yang mencoba menyuarakan haknya melalui serikat. Menurutnya, hal tersebut menjadi ironi di tengah citra Unpad sebagai ruang akademik yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

“Ada beberapa bapak ataupun ibu buruh di lingkungan Unpad, ketika mereka ingin berserikat mereka kerap mendapatkan ancaman. Para buruh tersebut kerap diancam oleh ‘preman’ yang membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk. Itu menjadi suatu hal cerminan yang sangat buruk di mana Unpad itu merupakan ruang akademik tetapi memperlakukan para pekerjaannya sendiri seperti itu,” tambahnya. 

Di sisi lain, Riza, massa aksi dari perwakilan mahasiswa, menilai bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap buruh. Ia juga melihat bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjembatani suara buruh agar dapat lebih terdengar.

“Saya merasa tidak ada salahnya, bahkan sangat bagus buat kita berdiri bersama-sama dengan lintasan juga barisan para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian juga menjadi jembatan, ya, karena mahasiswa sebagai sivitas akademika itu adalah agent of change,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa tidak semua buruh memiliki akses yang sama dalam menyuarakan hak. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa diharapkan dapat memperkuat perjuangan mereka. Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan yang dimiliki sebagian buruh membuat mereka menghadapi tantangan dalam memperjuangkan haknya. 

“Para buruh ini perlu kita garis bawahi, mereka terbatas akses pendidikannya. Banyak dari mereka yang bahkan tidak bisa baca dan tulis. Kalau mereka berjuang sendirian, tentu akan lebih sulit. Karena itu, penting bagi kita yang berada di lingkungan yang sama untuk bergerak bersama,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Ajat menegaskan bahwa isu yang disuarakan dalam aksi ini tidak hanya menyangkut kelompok buruh tertentu. Ia menekankan bahwa seluruh pekerja tanpa memandang statusnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan.

“Bagi kami apapun status kerjanya, mau buruh harian lepas, buruh kontrak, outsourcing, atau pekerja tetap, termasuk juga para penjaga keamanan seperti satpam, mereka berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak,” tutupnya. 

Pada akhir aksi, massa menggelar diskusi bersama sebelum akhirnya membacakan pernyataan sikap melalui sebuah press release. Dalam pernyataan tersebut, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Kelas Pekerja Jatinangor menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja serta menolak berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi.

Lebih lanjut, mereka juga menekankan pentingnya solidaritas antarpekerja. Perjuangan yang dilakukan disebut tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa depan yang lebih sejahtera. Mereka menegaskan bahwa selama ketimpangan masih terjadi, mereka akan terus melawan. 

Aksi Long March dan Blokade Jalan di Pangkalan Damri

Aksi Hari Buruh yang dilakukan oleh Aliansi Jatinangor Bergerak dimulai dengan berkumpul di Tugu Makalangan untuk pendataan massa aksi. Setelah itu, rangkaian dilanjutkan dengan long march dari Tugu Makalangan menuju persimpangan Dunkin Donuts hingga ke jalan dekat Pangkalan Damri. Setelah melakukan long march, massa aksi memblokade jalan di sekitar Pangkalan Damri. Di lokasi tersebut, massa menggelar berbagai kegiatan seperti orasi, pembacaan puisi, hingga pertunjukan seni. 

Nabila, massa aksi, menjelaskan bahwa massa secara garis besar menuntut kesejahteraan bagi buruh, jaminan kesehatan, dan upah minimum yang layak. Bentuk kesejahteraan bagi buruh, menurutnya, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup jaminan sosial serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya. 

“Tentunya Hari Buruh, pokoknya hari ini bagaimana buruh ini nantinya bisa benar-benar sejahtera, terus mendapat jaminan. Jaminan kesehatan dan jaminan lainnya yang memang masih belum didapatkan sampai hari ini. Kesejahteraan tentunya dalam hak ekonomi, pastinya, terus kesehatan itu juga termasuk dalam kesejahteraan, kemudian hak untuk bekerja, hak untuk berpendidikan,” ujarnya.

Selain melakukan long march, massa aksi juga membagikan brosur kepada masyarakat sepanjang rute sebagai bentuk penyebaran informasi dan ajakan partisipasi. Fadil, massa aksi, berpendapat bahwa pembagian brosur ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait isu yang diangkat. Peringatan Hari Buruh tidak hanya milik pekerja formal, tetapi juga relevan bagi masyarakat luas, termasuk warga Jatinangor. 

“Ada satu brosur yang dibagikan kepada masyarakat sekitar untuk membangun awareness bahwa hari ini juga adalah hari buruh, bisa menyadarkan juga bahwa mereka juga bagian dari hal ini, apalagi terutama yang ada di Jatinangor gitu, bahwa kita semua juga bisa bersatu untuk turun hari ini,” ujarnya.

Yudi, sopir angkot di Jatinangor, menyambut positif aksi Hari Buruh di kawasan Pangkalan Damri. Ia menilai kehadiran massa aksi menjadi bentuk kepedulian terhadap buruh dan masyarakat, serta turut mewakili suara pekerja seperti dirinya. Namun, ia mengaku dampak terhadap kesejahteraan buruh masih belum terasa, khususnya bagi sopir angkot yang kondisi kerjanya berbeda dengan buruh formal.

“Soalnya, kan, yang namanya aspirasi jadi sangat terwakili. Kalau bagi saya mah angkot, emang nggak ada, sih, nggak tahu kalau buruh yang lain. Soalnya kalau buruh itu kan karyawan, kalau kita kan beda, sistemnya setor. Tapi kalau ada yang gini-ginian, sangat terwakili,” ujarnya.

Dedi Kurniawan, Ketua Dewan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, menilai bahwa aksi akan lebih kuat jika dilakukan secara terpusat dalam satu titik. Ia berpendapat bahwa penyatuan massa dapat memperkuat konsolidasi dan daya tekan terhadap tuntutan yang disuarakan. 

“Kalau pandangan saya, ya, harapannya, sih, sebetulnya gabung, nggak usah ada rektorat ataupun nggak ada dua, lah,  gitu. Tapi kalau untuk yang di sini kan memang segala tuntutan konsolidasi, kemudian juga arah gerakan semuanya memang tersampaikan dalam konteks konsolidasi,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh seharusnya tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata, melainkan menjadi momentum untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia menekankan bahwa perjuangan buruh harus dilanjutkan dan tidak hanya  pada satu hari peringatan. 

“Hari Buruh ini bukan hari seremonial, tetapi hari lahirnya perjuangan-perjuangan untuk buruh. Sehingga perjuangan ini bukan hanya hari ini saja dan bukan diperingati seperti layaknya 17 Agustus, tapi hari ini adalah momentum, momentum memperjuangkan para buruh dalam konteks gerakan. Mungkin bukan hari ini perjuangan ini berakhir, tapi dari mulai hari ini, besok, dan seterusnya kita harus tetap perjuangkan. May Day is everyday,” ujarnya.

Penulis : Hilma Nurul Adzkia, Muhammad Yudhistira Magis Widiawanto

Editor : Fernaldhy Rossi Armanda, Anindya Ratri Primaningtyas, Rofi Roudhiatin Dwi Andini.