Massa aksi memegang spanduk sebagai simbol penolakan/sumber: Zeta Zahid

Jatinangor, WARTA KEMA-  Aliansi BEM se-Unpad melaksanakan aksi penolakan penyelenggaraan kuliah umum oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri pada (21/07). Diketahui bahwa kuliah umum ini dilaksanakan dalam rangka pencanangan zona integritas di wilayah  Universitas Padjadjaran. 

Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa di titik kumpul, Lapangan Parkir Alfa X sekitar pukul 08.30 WIB, kemudian dilanjut berjalan menuju depan gedung rektorat Unpad pada pukul 09.10 WIB. Terdapat mimbar bebas bagi massa, penampilan teatrikal, dan aksi simbolis penguburan KPK yang menurut Ketua Departemen Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad Iqbal Dimas S. merupakan penggambaran kematian KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Latar belakang aksi ini dijelaskan oleh Iqbal, ada 8 poin pernyataan sikap tegas yang diunggah pada akun instagram @bem.unpad yang di antaranya ditujukan kepada KPK dan Firli secara pribadi. Sebelum aksi pun aliansi BEM se-Unpad melakukan kajian terkait penurunan kualitas kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli dari mulai pelemahan KPK melalui UU No. 19 tahun 2019 hingga terjadi gratifikasi dan pelecehan seksual di internal KPK itu sendiri. 

Poin-poin sikap tegas Aliansi BEM Se-Unpad/sumber: akun instagram @bem.unpad

“Kita melakukan penolakan ini juga sebagai salah satu peran kita, peran mahasiswa perguruan tinggi negeri terhadap korupsi yang ada di indonesia,” ujar Iqbal kepada Warta Kema.

“Sebenarnya, hanya satu yang diinginkan oleh kami, KPK kembali pada marwah dan fungsinya. KPK pada saat ini bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan Komisi Pembantu Korupsi karena menjadi kacung pemerintah, tidak berintegritas, dan tidak lagi independen, bahkan tidak selaras dengan cita-cita reformasi sebagaimana latar belakang lahirnya KPK itu sendiri,” ucap Ketua BEM Kema Unpad, Haikal kepada Warta Kema.

Seruan aksi ini pun ternyata direspons oleh pihak rektorat. Setelah aksi teatrikal, dilaksanakanlah dialog antara massa dengan rektorat. Pihak rektorat kemudian menjelaskan bahwa Unpad mengundang KPK karena instansi inilah yang memiliki fungsi pengawasan dan berkaitan erat dengan pencanangan zona integritas. Pihak rektorat juga menegaskan bahwa rektorat tidak mengundang secara personal, melainkan mengundang terkait instansinya, karena mau bagaimanapun, KPK merupakan Instansi pemerintah yang diakui oleh undang-undang.

Dialog antara massa aksi dengan pihak rektorat/sumber: Allison Dara

Ternyata, Firli absen menghadiri undangan. Hal ini menimbulkan beragam respons dari massa. Publik pun bertanya-tanya mengenai alasan ketidakhadiran dari Firli. Menurut Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amier Arif dalam pembukaan kuliah umum, Firli berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Amier pun turut menggantikan Firli untuk mengisi kuliah umum yang disiarkan secara daring melalui Youtube Unpad. 

Ketua BEM FH Unpad, Muhammad Kunto Tri Wibowo turut memberikan tanggapannya mengenai absennya Firli Bahri.

“Terkait tidak hadirnya Firli Bahuri dalam kegiatan kuliah umum yang direncanakan pada hari ini menunjukkan satu hal, bahwasanya memang beliau tidak pantas untuk menginjakkan kaki di Universitas Padjadjaran, apalagi sampai membawakan narasi terkait dengan integritas, tapi terlepas dari ketidakhadiran beliau pada hari ini, kami BEM FH Unpad tentu akan terus mengawal janji perwakilan KPK pada hari ini, yang janjinya akan membukakan pintu audiensi untuk Kema Unpad dengan Firli Bahuri,” ujar Kunto kepada Warta Kema.

Aksi di depan gedung rektorat berjalan dengan kondusif, begitu juga dengan pencanangan zona integritas yang dilaksanakan secara bersamaan di dalam Bale Sawala. Aksi diakhiri oleh  dengan pemberian naskah kajian yang dikaji oleh BEM Kema Unpad terhadap perwakilan KPK yang hadir untuk mengisi kuliah umum.

Penulis: Abdullah Azzam Huda

Editor: Jeania Ananda Malik

Foto: Zeta Zahid dan Allison Dara