Panitia Prabu 2023 saat parade (Warta Kema/Kharina Putri Rosdiana)
Jatinangor, Warta Kema – Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran (Prabu Unpad) selesai diselenggarakan. Kemeriahan dan kesenangan mahasiswa baru begitu ramai pada laman media sosial. Namun, kemeriahan dari acara Prabu 2023 tak luput dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan panitia penyelenggara, sehingga merugikan beberapa pihak.
Sebelumnya sempat ramai beberapa cuitan anonim pada Menfess mahasiswa Unpad mengenai permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Prabu Unpad 2023. Berbagai cuitan tersebut berisikan mengenai kritik dan masalah, mulai dari informasi mendadak hingga alur komunikasi yang tidak jelas.
Tim dari Warta Kema mencoba untuk mendalami sekaligus mengkonfirmasi berbagai permasalahan seputar Prabu 2023 yang dialami oleh organisasi mahasiswa. Permasalahan yang kami susun didasarkan pada temuan kami tidak menangkap seluruh permasalahan, tetapi bukan berarti temuan ini ada untuk diabaikan saja. Berikut ini merupakan permasalahan Prabu 2023 yang berhasil kami rangkum.
- Nota Kesepakatan yang Tidak Beres
Saat Forum Komunikasi pada Kamis (3/8) dan technical meeting Prabu Unpad pada Senin (14/8) yang dihadiri oleh panitia, BEM, UKM, dan BSO, banyak kritik terkait nota kesepakatan yang dinilai tidak seimbang. Sebagai tanggapan, panitia Prabu ingin membuka forum lanjutan terkait nota kesepakatan. Namun, menurut keterangan Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Kunto Tri Wibowo nota kesepakatan yang diberikan nyatanya masih banyak yang tidak seimbang. Kunto menambahkan bahwa hak dan tanggung jawab dari panitia Prabu kepada BEM Fakultas terkesan timpang.
“Jadi pertama, terkait dengan nota kesepakatan segala macamnya, itu nggak clear-lah gitu dan ada poin-poin yang terdapat dalam nota kesepakatan. Selain itu banyak hal-hal yang rasanya teman teman fakultas lain rasakan itu nggak seimbang. Hak dan tanggung jawab dari panitia Prabu dan teman teman fakultas itu timpang,” ujar Kunto saat diwawancarai Warta Kema.
- Alur Koordinasi Tidak Jelas
Alur koordinasi antara panitia Prabu dan BEM juga menjadi masalah sorotan. Pasalnya BEM merasa perannya di Prabu Unpad 2023 kurang jelas. Ketua BEM Fisip, Aditya Firmansyah mengatakan koordinasi antar dekanat dan BEM serta dekanat dan panitia Prabu dinilai kurang jelas, sehingga terjadi beberapa kesalahpahaman.
“Oke yang pertama ya, alur koordinasi yang paling utama sih. Sebenarnya dari kita sendiri peran kita ini kurang jelas ya. Kayak semisal harus ada koordinasi antara dekanat dengan pihak BEM-nya. Entah dekanat dengan pihak rektorat maupun dengan panitia Prabu itu sendiri. Namun dari hal tersebut memang kami sendiri kalau dari BEM Fisip menganggap itu sebuah dinamika,” kata Aditya saat diwawancarai tim Warta Kema.
- Komunikasi Tidak Sesuai
Kegagalan komunikasi dialami oleh BEM Fakultas Kedokteran dengan panitia Prabu Unpad 2023. Farhan Maulana, Ketua BEM Fakultas Kedokteran menjelaskan masalah komunikasi yang terjadi dengan panitia Prabu 2023 karena tidak memberikan informasi secara jelas kepada BEM serta manajer akademik, sehingga menimbulkan banyak kebingungan.
“Ya kalau dilihat dari beberapa hari ke belakang, masalahnya cenderung ke miskom ya kurang lebih. Contohnya kayak peminjaman ruangan di FK khususnya buat prabu yang sekarang terlaksana. Kalau teman teman lihat waktu pemaparan technical meeting yang pertama kali, itu kan parkir mobilnya bakalan pakai di FK tuh di C6. Tapi pada saat itu belum ada koordinasi sama sekali dari pihak Prabu nya. Apakah mereka mau pinjam di hari ini, jam ini, dan seterusnya gitu. Kita pun enggak dapat info sama sekali dari manajer akademik dan kemahasiswaan (madam). Sedangkan ketika kita tanya ke teman-teman Prabu-nya, tanya ke teman-teman humasnya, mereka bilangnya sudah diinstruksikan kepada madam. Nah dari situ kita tanya dong ke madam kita, dan ternyata madam kita pun enggak tahu enggak ada informasi gitu. Jadi memang ada miskom di situ,” jelas Farhan.
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Farhan tersebut, bisa diartikan bahwa panitia Prabu tidak memberikan informasi yang benar, bahkan terkesan berbohong saat mengatakan sudah diberikan instruksi oleh manajer akademik.
- Informasi Panitia yang ‘Kocar Kacir’
Selain mempermasalahkan nota kesepakatan yang tidak selesai, Kunto Tribowo mempermasalahkan informasi yang diberikan oleh panitia kepada pihaknya dirasa kurang jelas. Informasi mengenai penggunaan lahan fakultas untuk kegiatan Prabu 2023 tidak tersalur dengan baik. Bahkan Kunto mengatakan informasi yang diberikan oleh panitia Prabu 2023 sangat ‘kocar kacir’.
“Terus kalau ngomongin teman-teman PMB Fakultas, kami ada permasalahan itu terkait bagaimana informasi yang ada dari tingkat universitas masuk ke fakultas gitu. kayak penggunaan lahan fakultas segala macam, terus alokasi teman teman PMBF yang digunakan untuk PKKMB kemarin Itu ya kami katakan sangat kocar-kacirlah gitu buat saya, enggak tersalur dengan baik dan teman teman PMB fakultas merasa dadakan juga gitu,” ungkap Kunto.
- Kurangnya Arahan dari Panitia
Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah arahan yang kurang jelas dari panitia kepada organisasi mahasiswa. Akmalulhuda Fauzan, selaku Koordinator daerah PSDKU Pangandaran, menceritakan permasalahan yang dialaminya mengenai arahan dari panitia untuk membimbing mahasiswa PSDKU saat acara Prabu.
“Kita cuma dikasih istilahnya bahan doang gitu, tapi cara mengolahnya itu kita enggak tahu gimana gitu kan, takutnya tuh salah ngolah gitu kan. Kata panitia Prabu nya a, kita malah b gitu kan. Contohnya tuh, misalkan ketika pengarahan maba yah dari asrama PUPR PSDKU ke lapangan. Itu kan kita juga perlu pengarahan juga, takutnya kalau kita sendiri yang arahkan, ntar kan malah bentrokan atau bahkan malah telat ataupun kecepetan gitu kan,” terang Akmal.
Akmal juga menambahkan terkait permasalahan mengenai detail informasi yang diberikan oleh panitia Prabu 2023 menjadi kendala. Bahkan menurutnya saat forum komunikasi bersama panitia masih ada pembahasan masalah yang belum selesai.
“Kalau permasalahan informasi mah selalu ada, cuma istilahnya tuh kedetailan informasinya begitu. Entah itu di dalam lapangan, teknisnya itu emang orangnya di situ gitu ‘kan. Makanya beberapa beberapa kali forum komunikasi tuh ya masih ada beberapa bahasan yang masih belum selesailah gitu, bahkan sampai sekarang pun ya kita harus selalu follow up gitu ke LO tersendiri,” tambahnya.
Masalah-masalah tersebut tentunya menjadi perhatian banyak pihak dan perlu penjelasan dari Panitia Prabu Unpad 2023.Oleh karena itu, sebelum menerbitkan artikel ini, Warta Kema dalam upaya konfirmasi informasi sempat menghubungi Dzulfiqar Bagja selaku Project Officer Prabu Unpad 2023. Namun, hingga saat ini Dzulfiqar belum memberikan keterangan dan tidak menjawab panggilan dari tim Warta Kema.
Reporter: Jeania Ananda Malik, Fahmy Fauzy Muhammad
Penulis: Fahmy Fauzy Muhammad
Editor: M. Roby Septiyan
