Warta Kema – Sejak awal April 2026, Universitas Padjadjaran (Unpad) mulai menerapkan penyesuaian kebijakan akses keluar-masuk kampus yang turut melibatkan mitra ojek online (ojol) dan taksi online (taksol). Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pada Selasa (07/04) antara pihak rektorat, Forum Aliansi Ojek Jatinangor, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Unpad.

Dalam kesepakatan tersebut, ojol diizinkan masuk melalui Gerbang D (Tugu Makalangan) dengan dua gerbang khusus yang disediakan. Sementara itu, ojol dan taksol diwajibkan keluar melalui Gerbang C (Bale Wilasa 1) serta menggunakan kartu e-money untuk mengakses gerbang. Kebijakan ini juga menetapkan batas waktu maksimal 15 menit bagi ojol dan taksol di dalam kawasan Unpad. Apabila melebihi batas waktu, akan dikenakan tarif tambahan.

Kepala Pusat Pengembangan Kampus Berkelanjutan serta Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (PKBKKL) Unpad, Kusnahadi Susanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak setelah melalui proses diskusi dan uji coba. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melihat hasil uji coba di lapangan yang menunjukkan kepadatan tinggi di pagi hari.

“Awalnya teman-teman ojol meminta untuk masuk lewat gerbang bawah (Gerbang D). Kami beri uji coba lima hari untuk keluar-masuk lewat bawah, tapi ternyata di pagi hari sangat crowded. Akhirnya disepakati untuk masuk tetap lewat bawah, tapi keluar diarahkan ke atas (Gerbang C),” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di Gerbang D saat jam sibuk di pagi hari. Hingga saat ini, tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut dinilai cukup baik, meski belum sepenuhnya optimal. Ia juga menyebut bahwa masih ada pengendara yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan selama masa penerapan kebijakan ini.

“Ketika kemacetan di pagi hari, kami berharapnya ojol mau berela hati untuk keluar-masuk lewat Gerbang C supaya mengurangi crowded di jalur bawah. Sampai saat ini setiap hari saya monitor, baik lewat gerbang bawah atau gerbang atas, mungkin sekitar 60-70% diikuti aturannya oleh teman-teman ojol. Sisanya masih keluar lewat Gerbang B (Rumah Sakit Unpad), tapi masih kita maklumi,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini masih berada dalam tahap evaluasi yang akan berlangsung selama tiga bulan sejak kesepakatan diberlakukan. Pihak Unpad akan terus memantau kondisi di lapangan dan berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan mitra ojol untuk meninjau efektivitas kebijakan ini.

“Kami diberi waktu untuk mengevaluasi kebijakan ini sampai tiga bulan. Nanti ke depan akan kami bahas lagi bersama teman-teman ojol, melihat kondisi di lapangan dan data yang kami miliki, supaya mereka juga memahami situasinya,” tambahnya.

Akses Dibuka, Pengemudi Ojol Masih Hadapi Tantangan di Lapangan

Ahmad, salah satu pengemudi ojol, mengatakan bahwa sebelumnya ojol tidak diizinkan masuk melalui Gerbang D. Kebijakan baru ini dinilai sebagai langkah yang mulai mengakomodasi kebutuhan mereka meskipun belum sepenuhnya ideal.

“Awalnya gerbang bawah ngga boleh masuk untuk ojol, jadi banyak yang milih lawan arah. Oleh Unpad sempat dibolehkan keluar lewat bawah, tapi kemudian tidak diperbolehkan lagi. Sebenarnya diuntungkan karena bisa masuk lewat bawah, cuma keluarnya jadi agak jauh dan itu tidak sesuai dengan ongkos,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad tetap mengambil pesanan ke area Unpad meski ada konsekuensi tambahan dari kebijakan tersebut. Ia menilai pengaturan jalur keluar lebih jauh berdampak pada konsumsi bahan bakar sehingga turut memengaruhi efisiensi kerja pengemudi ojol.

“Saya tetap ambil orderan ke Unpad. Kalau memang rezekinya ke sana, ya diambil aja. Cuma karena keluarnya harus lewat atas, jadi bensinnya lebih banyak kepakai. Yang awalnya mungkin kurang satu liter, sekarang jadi lebih. Untuk keluar sebaiknya dibebaskan aja, ngga harus lewat atas terus. Lewat bawah ngga usah dipermasalahkan,” tambahnya.

Mahasiswa Soroti Kemacetan dan Kendala Teknis

Di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga masih menimbulkan berbagai kendala bagi mahasiswa pengendara motor. Jaju, mahasiswa pengendara motor, mengaku perubahan jalur akses membuat waktu tempuhnya menjadi lebih lama.

“Aku yang awalnya naik motor bisa lewat gerbang bawah dan langsung masuk ke jalur soshum jadi terganggu. Aku jadi harus muter lewat atas dan itu membuat aku lama sampai ke Fikom (Fakultas Ilmu Komunikasi),” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sistem pemindaian QR Code melalui aplikasi SAUNPAD juga dinilai kurang praktis. Proses pemindaian mengharuskan pengendara berhenti dan mengeluarkan ponsel yang dianggap memakan waktu dan memperpanjang antrean di gerbang. Kondisi ini berdampak pada kepadatan di titik-titik tertentu, seperti di kawasan Masjid Raya Unpad (MRU) yang menjadi pertemuan arus kendaraan dari arah berlawanan.

“Kalau aku lagi sendiri harus buka tas dan ambil HP itu bakal lama. Itu suka bikin macet di depan, padahal gerbangnya cuma ada empat. Kalau kelas pagi antreannya juga bisa mengular sampai ke belakang. Satpamnya, sih, ngebantu kalau ada kendala, tapi sama aja karena yang masuk banyak banget. Apalagi pas belok ke MRU itu banyak juga motor dan mobil dari arah atas, jadi aku takut ketabrak,” tambahnya.

Jaju menilai sistem pemindaian plat nomor kendaraan bisa menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien untuk mempercepat akses masuk kampus. Ia berharap pihak Unpad dapat mempertimbangkan kembali penggunaan sistem pemindaian plat nomor kendaraan. Selain itu, ia juga mengusulkan penambahan gerbang di jalur sekitar Klinik Unpad atau Sekolah Vokasi.

“Waktu ada scan plat nomor itu, aku belum sempat coba sistemnya. Tapi kalau plat nya bisa kedetect dan bisa langsung masuk akan mempermudah sih, biar mahasiswa bisa langsung masuk tanpa scan QR. Atau di jalur sebelum vokasi itu bisa ditambah gerbang lagi biar lebih banyak gerbangnya,” tuturnya.

Masih Adanya Evaluasi Sistem dan Pengembangan Infrastruktur

Menanggapi usulan mahasiswa terkait penggunaan sistem pemindaian plat nomor, Kusnahadi menjelaskan bahwa sistem tersebut sempat diterapkan. Namun, meskipun sistem tersebut dinilai efektif untuk mempercepat akses dan pendataan kendaraan, berbagai kendala teknis masih ditemui.

“Kami sebenarnya ingin merancang sistem gerbang yang berbeda dari kampus lain. Awalnya saat demo ojol, ada banyak masukan. Akhirnya dipilih yang lebih mudah dulu, yaitu e-money dan QR Code. Sistem scan plat nomor sebelumnya itu bagus, tapi di lapangan tidak konsisten. Posisi plat motor kadang miring, terlalu atas, bahkan ada yang dicabut, jadi sulit terbaca,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti kepadatan di kawasan MRU yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ia menyebut penanganan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara, seperti pemasangan speed bump dan penambahan zebra cross. Sebagai langkah awal, rambu peringatan juga telah dipasang pada Senin (20/04).

“Khusus untuk pertemuan arus di MRU, kami melihat kendaraan dari bawah dan atas bertemu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jalurnya sempit, tidak memungkinkan dibuat bundaran. Jadi kami rencanakan pemasangan speed bump juga penambahan zebra cross agar pengendara lebih berhati-hati,” tambahnya.

Sebagai langkah tambahan, Unpad menempatkan petugas keamanan pada jam sibuk pagi hari. Namun, Kusnahadi mengakui bahwa upaya ini masih memiliki keterbatasan. Hal ini terjadi karena belum adanya pos penjagaan tetap di lokasi tersebut.

“Di pagi hari kami tempatkan satuan pengamanan dari sekitar jam 7 sampai setengah 9, tapi tidak bisa terus-menerus karena belum ada pos tetap. Ke depannya, kami berencana mengusulkan pembangunan pos satpam di sekitar shelter odong untuk pengaturan lalu lintas,” ujarnya.

Terkait usulan penambahan gerbang di area jalur Sekolah Vokasi, Kusnahadi menyatakan bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan. Namun, belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan fungsi ruang dan pertimbangan keselamatan pengguna di area tersebut.

“Di jalur Sekolah Vokasi itu ada klinik dan jalur pedestrian. Kalau dijadikan akses kendaraan, justru bisa mengganggu pejalan kaki dan pasien. Jalurnya sudah terbentuk seperti sekarang dan tidak worth it untuk membuat jalur baru,” ujarnya.

Sebagai alternatif, pihak Unpad tengah merancang modifikasi pada gerbang yang ada, khususnya di Gerbang B untuk mengurangi kepadatan saat jam sibuk. Namun, pengembangan dilakukan bertahap karena keterbatasan tim dan dikerjakan secara mandiri oleh pihak Unpad.

“Gerbang ini kami kembangkan sendiri, jadi tidak bisa dilakukan secara cepat atau serempak. Di Gerbang B sendiri masih ada kendala, terutama saat peak hours yang menyebabkan kemacetan. Ke depannya desain gerbang akan dimodifikasi agar tidak hanya dua jalur keluar, tapi bisa lebih banyak. Tapi itu masih menunggu kesiapan tim di lapangan,” jelasnya.

Kusnahadi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem yang tidak hanya tertib dan aman, tetapi juga inklusif bagi sivitas akademika maupun masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa Unpad harus tetap membuka ruang bagi semua pihak. Namun, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian utama.

“Unpad diamanahi untuk inklusif, tidak hanya dengan mahasiswa, tetapi juga masyarakat. Kita ingin memberikan ruang luas untuk masyarakat. Lima tahun ke depan akan terus inklusif karena jati diri Padjadjaran juga bina lingkungan,” ujarnya.

Penulis : Hilma Nurul Adzkia

Editor : Fernaldhy Rossi Armanda, Anindya Ratri Primaningtyas, Rofi Roudhiatin Dwi Andini.