Konsolidasi Terbuka BEM Kema Unpad Menuju Munas BEM SI ke-XVI 2023 yang dipimpin oleh Ketua BEM Kema Unpad M. Haikal Febriansyah, pada (24/5). Foto: Warta Kema/Hanif Musyaffa

Jatinangor, WARTA KEMA– BEM Kema Unpad kembali menggelar konsolidasi terbuka di Brooklyn Barat Unpad, Jatinangor pada (24/05) dengan agenda pembahasan Sikap BEM Kema Unpad Menghadapi Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVI BEM SI Kerakyatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 4 Juni 2023 di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Tidak dapat dipungkiri, BEM Kema Unpad memiliki rekam jejak yang tidak dapat dilupakan terkait dengan Munas BEM SI selama dua tahun silam. Pada tahun 2021, BEM Kema Unpad dianggap sebagai “Pengkhianat Jabar” akibat kurangnya koordinasi dengan internal Unpad dan BEM SI wilayah Jawa Barat terkait sikap ketua BEM Kema Unpad yang tetap tinggal saat BEM SI wilayah Jawa Barat memilih meninggalkan Munas.

Pada tahun berikutnya, BEM Kema Unpad kembali menuai kritik, pertanyaan, serta kekecewaan akibat telah mengambil keputusan menjadi Koordinator Isu (Korsu) yang tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Mahasiswa (Musyma). Sehubungan dengan itu, diadakanlah Forum Pertanggungjawaban BEM Kema Unpad dalam Musyawarah Nasional ke-XV pada (24/5) yang menghasilkan mundurnya BEM Kema Unpad sebagai Koordinator Isu (Korsu).

Terkait dengan sikap untuk Munas BEM SI 2023, Ketua BEM Kema Unpad M. Haikal Febriansyah, menyatakan bahwa BEM Kema Unpad berencana untuk mengambil peran sebagai Koordinator Isu Hukum dan HAM atau Politik Demokrasi atau Korupsi dalam Pengurus Inti BEM SI. 

Namun, jika dalam pelaksanaan Munas BEM SI terdapat dinamika yang menghalangi BEM Kema Unpad untuk mengambil peran tersebut, maka akan dialihkan ke opsi berikutnya, yaitu menjadi anggota biasa namun tetap terlibat aktif di wilayah Jawa Barat. 

Perdebatan kemudian datang dari Wakil Ketua BEM Kema FEB Unpad Fauzy Aushaf, yang menyatakan bahwa dengan mengawal isu Hukum dan HAM, seluruh BEM Fakultas di lingkungan Unpad dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan isu tersebut, dibandingkan jika BEM Kema Unpad menjadi Koordinator Politik Demokrasi atau Korupsi. Hal ini dilakukan agar tidak membatasi peran dari fakultas rumpun saintek.

Opini berbeda datang dari Wakil Ketua BEM Kema FTIP Unpad Bagoes Muhammad. Menurut Bagoes, isu-isu yang dicanangkan adalah isu-isu umum terlepas dari rumpun ilmu mana pun yang ada di Unpad.

“Dari FTIP sendiri, kita cenderung memilih Hukum dan HAM atau Politik-Demokrasi. Kalo tidak ada kaitannya langsung dengan fakultas tertentu, mungkin kayak aku gitu di FTIP ya secara langsung mungkin gak ada. Tapi banyak hal-hal yang bersinggungan. Secara penerapan, menurutku gak ada barrier gitu, antara bidang keilmuan sama topik ini,” ungkap Bagoes kepada Warta Kema (24/05).

Selain itu, Bagoes juga menyampaikan bahwa dilaksanakannya konsolidasi tersebut merupakan hasil dari Forum Ketua Lembaga (FKL) yang telah diadakan pada Senin, 22 Mei 2023 lalu. 

Hasil dari forum tersebut lebih menekankan pada BEM Kema Unpad yang ingin mengambil inisiatif sebagai rekonsiliator. Namun, langkah tersebut itu dianggap masih terlalu general.

“Perbedaannya, kemarin (saat FKL) itu soal rekonsiliator terlalu general dan sempat dipertanyakan, kenapa kalo ingin jadi solidarity maker atau rekonsiliator, ini jadi Korsu. Menjadi rekonsiliator kan banyak hal yang bisa dilakukan, dan mungkin lebih spesifik dalam hal pengawalan isu, jadi Korsu tadi dengan mendorong terbentuknya inklusivitas pengawalan isu,” terang Bagoes. 

Jika napak tilas kepada hasil Musyma dalam menghadapi agenda Munas 2022, terdapat adanya perbedaan visi pada internal Unpad yang dulu sepakat hanya menjadi anggota, kini perwakilan fakultas sepakat jika BEM Kema Unpad menjadi Koordinator Isu. Berkaitan dengan hal tersebut, Bagoes menjelaskan bahwa ada hal yang wajar dan tidak diwajarkan.

“Yang diwajarkannya mungkin tadi juga ada di pakta integritas yang disepakati bahwa apabila ada kejadian-kejadian akan diinformasikan melalui ketua lembaga secara direct. Cuma mungkin yang disayangkan, dan gak diwajarkan pula, tentang komunikasi yang kurang sehingga keputusan yang terjadi secara dadakan ya, temen–temen yang lain gak tau,” jelas Bagoes.

“Tapi memang menyadari bahwa kondisi di Munas itu banyak kejadian yang berlalu sangat cepat dan butuh keputusan yang cepat sampai mungkin gak memungkinkan untuk laporanlah ke temen–temen itu. Cuma kayaknya probabilitas untuk terjadi kemungkinan itu minim banget gitu,” lanjut Bagoes lagi.

Sehubungan dengan rencana tersebut, BEM Kema Unpad juga menyatakan komitmennya melalui Pakta Integritas BEM Kema Unpad Selama Penyelenggaraan Musyawarah Nasional BEM SI 2023 yang berisi janji BEM Kema Unpad untuk tidak akan terlibat dalam money politic terkait isu titipan dan pembungkaman dalam menyikapi isu, menjamin adanya independensi, transparansi, dan partisipasi terhadap Kema Unpad, serta diterapkannya politik luar negeri yang bebas aktif.

Konsolidasi terbuka ditutup dengan kesepakatan bersama oleh hadirin forum diskusi. Dengan adanya konsolidasi ini, maka para Ketua Lembaga yang mewakili suara Kema Unpad siap untuk mengawal wacana serta berbagai dinamika yang mungkin akan terjadi pada Munas nanti.

Reporter: Andi Tiara, Hanif Musyaffa

Editor: Jeania Ananda Malik

Foto: Hanif Musyaffa